DADDY HARTADI

Sewindu Banten Kemenangan Siapa?
Korupsi Dan Kemiskinan Masih Menjadi Potret Buram

Oleh : Daddy Hartadi

Siapapun dia, orang Banten atau bukan pasti mengakui digdayanya ekonomi ranah jawara ini. Sejarah mencatat Banten dikenal sebagai wilayah strategis secara ekonomi dan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan luar biasa dalam sumber daya alam.Perairan Banten juga dikenal sebagai zona ekonomi eklusif. Sebagai Sentra perdagangan antar negara, dulu rakyat Banten dijaman kesultanan sempat mengalami kemakmuran.

Kini Banten pun masih seperti dulu, tanah para ulama dan jawara ini masih memiliki potensi kekayaan yang luar biasa. Namun lain dulu lain sekarang, jika dulu pelabuhan karangantu menjadi gerbang perdagangan dunia yang menghasilkan devisa hingga tercipta kemakmuran di Banten. Di abad 21 ini walau Banten siap meniru jejak karangantu tempo dulu, dengan membangun mega proyek pelabuhan Bojonegara yang menelan dana investasi sebesar Rp. 11 Triliun. Ditengah pesimistis berbagai kalangan. Tetap diramalkan berdirinya Pelabuhan itu akan segera membawa kemakmuran bagi rakyat Banten yang akan menambah pendapatan perkapita.

Lain Bojonegara, Banten juga tengah digembirakan dengan pembangunan Mega proyek lainnya yaitu PLTU 2 di labuan Banten. Pembangkit listrik berkekuatan 2x300 megawaat ini efek pembangunannya di harapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal hingga upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah pengangguran sedikit teratasi. Masih banyak pembangunan mega proyek lainnya di Banten yang diatas kertas dikatakan mampu menambah pendapatan Banten dari sektor pajak, jika semua mega proyek diatas dapat berjalan dengan baik, dan ditangani orang-orang baik banyak kalangan meramal sejarah kemakmuran Banten tempo dulu dapat terulang, mungkinkah.?

Kenyataannya hingga kini, Banten yang telah genap berusia sewindu sebagai salah satu propinsi di Indonesia, masih meninggalkan kemiskinan bagi rakyatnya. Jumlah Dana 2 Triliun yang berhasil dihimpun dan diperdakan dalam APBD 2007 belum mampu mengentaskan kemiskinan yang menyergap rakyat. Seorang tokoh pendiri Banten Tryana sam’un mengatakan, rakyat Banten berada dalam kemiskinan absolut (Radar Banten 6/10). Menurut sang tokoh penyebab itu adalah masih banyaknya rakyat yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.7000 per hari.

Padahal menurut tokoh tadi berdasarkan catatatan Bank dunia, miskin absolut adalah orang yang hanya memiliki penghasilan 1 US Dollar per hari. Jika kurs Dollar saat ini Rp.9500, bisa dibayangkan miskinnya rakyat Banten!. Apakah ada yang salah dalam mengelola Banten?. Atau pajabat negara sebagai pengelola daerah menjadi trouble maker kemiskinan?. Pertanyaan itu menjadi sinkron ketika fakta mengemuka betapa kayanya daerah ini hingga memiliki APBD Rp. 2 Triliun selepas “pisah ranjang” dengan Jawa Barat di Tahun 2000 Silam.

Dulu, wacana didirikannya Banten sebagai propinsi adalah usaha para tokoh menghantarkan rakyat Banten pada gerbang kesehjateraan, karena merasa terpinggirkan oleh Propinsi induk Jawa barat. Terbukti memang, selepas acara pisah itu Banten mulai merangkak naik menjadi salah satu propinsi yang layak diperhitungkan di negeri ini. Hal itu karena di Banten terbenam potensi sumber daya alam yang luar biasa untuk diberdayakan bagi kemakmuran. Selain memiliki sumber daya alam melimpah, Sebagai daerah penyangga Jawa dan Sumatra, Banten menjadi daerah menggiurkan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Buntutnya, grafik pendapatan asli daerah sejak tahun 2000 terbentuk Provinsi mulai merambat naik. Fakta kayanya Banten yang telah sewindu menjadi bagian ProVinsi di Republik ini bisa dilihat dengan Pendapatan daerah yang bisa dibilang “wah”. Hingga tahun 2007 saja pendapatan Banten yang tertuang dalam Perda APBD tahun 2007 berjumlah Rp.2 Triliun lebih. Seharusnya peningkatan APBD dari tahun ke tahun tersebut bisa menjadi modal pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program tepat guna dengan menutup rapat “lubang-lubang zalim” yang berpotensi membuat bocornya anggaran.

Dalam APBD 2007 walau masih lebih besar anggaran belanja tak lansung, penulis mencatat belanja langsung hampir menyentuh Rp. 1 triliun yaitu sebesar Rp 879,812 miliar yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan bagi hampir 36 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan jumlah penduduk Banten 9.127.923 jiwa, APBD tahun 2007 sebesar Rp. 2 triliun belum juga mampu melepaskan lebih dari 2 juta rakyat Banten dalam kukungan kemiskinan. Berarti lebih dari 25 persen rakyat Banten masih berkutat dengan penyakit akut bernama kemiskinan yang memang obat penawarnya sulit ditemukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah kemiskinan mengalami kenaikan. Jika tahun 2006 tercatat 786.700 keluarga miskin, tetapi pada awal tahun 2008 menjadi 886.000 keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan satu anak, maka jumlah orang miskin di Banten mencapai 2.685.000 orang, dari 9,5 juta penduduk Banten. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mengakui terdapat 11.244 bayi di bawah umur lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk, di antaranya 15 balita meninggal.
Pengonsumsi sekul aking (nasi bekas seharga Rp 500-1.000 per liter, yang dikeringkan lalu dimasak) semakin banyak. Semula, pengonsumsi sekul aking sebagian besar berada di wilayah pesisir, terutama para nelayan. Namun kini, konsumennya sudah merambah hingga ke kota dan pegunungan seperti di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

Memiliki kekayaan yang luar biasa, dengan potensi APBD yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Kenyataannya segala potensi yang ada di bumi Banten malah menjadi tempat subur penikmat penyelewengan. Sewindu berdiri sebagai Propinsi yang jatuh tepat di tanggal 4 Oktober, dalam merayakan tanggal bersejarah itu, masih terus diwarnai dengan buramnya pengelolaan daerah yang buruk dengan tumbuh suburnya korupsi hingga merajalela sampai kemiskinan rakyat Banten yang seakan tidak pernah lekang dimakan waktu.
Merajalelanya korupsi di Banten terjawab dengan panjangnya daftar kasus perkara korupsi yang berhasil diungkap. Hingga tahun 2007, sedikitnya terungkap 51 perkara korupsi. Jika dihitung nilai kerugian negara dari hasil perbuatan tercela itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kita Masih ingat bagaimana secara kolektif anggota DPRD Banten periode 1999-2004 mengakali anggaran Dana tak tersangka digunakan sebagai tunjangan perumahan, dalam kasus korupsi senilai 14 miliar itu berhasil diseret seluruh pimpinan DPRD Banten kedalam hotel Prodeo. Tak terkecuali pimpinan eksekutif Djoko Munandar sebagai gubernur Banten saat itu pun harus divonis bersalah oleh pengadilan negeri Serang. Lainnya masih banyak perkara korupsi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih dalam proses hukum diantara kasus itu
1. Pembuatan Perda Non Perda Fiktif, Rp1,5 miliar
2. Pengadaan Logistik KPUD Banten, 2006 Rp1,2 miliar
3. Pengadaan perangko dan materai Pos dan Giro Tangerang, Rp1,5 miliar
4. Penjualan Kertas Suara KPUD Kota Tangerang Rp80 juta
5. Pembebasan Lahan Kubangsari Kota Cilegon Rp997 juta
6. Pengadaan pupuk di Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten Rp57 juta
Perkara Korupsi Pelimpahan Polda Pada Kejati Banten
1. Pembangunan Akses Jalan Pasar Rau Rp5 miliar
2. Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten KP3B Rp2,4 miliar
Perkara Tingkat Penyelidikan
1. Pembangunan Penyimpanan air (reservoir) PDAM Tirta Kerta Rahardja Tangerang, Rp4 miliar
2. Pembangunan Jalan Interchange, Kabupaten Serang Rp14 miliar
3. Pembangunan Perumahan Permata Bintaro, Kabupaten Tangerang
4. Pembangunan Mal Pamulang Square Kabupaten Tangerang
5. Pembelian 3 kapal tugboat (tunda), Kota (Pemkot) Cilegon Rp52,2 miliar.

Pantas jika beberapa tahun silam mantan ketua KPK Taufikurahman Ruki yang kini ikut mencalonkan diri menjadi Anggota DPD Provinsi Banten mengatakan, jika di Banten korupsi telah menggurita. Ironisnya kelakuan elite di Banten yang beramai-ramai menggasak kekayaan Banten, tercermin rakyat Banten yang miskin. Itu baru kasus korupsi dalam hal pengadaan atau pembangunan sebuah proyek yang anggarannya diutak-atik dan bocor disana-sini.

Lebih memprihatinkan anggaran untuk memperbaiki gizi 10 ribu balita yang terserang gizi buruk pun masih di embat para elite. Kasus ini mencuat setelah anggota Komisi E DPRD Banten Sutje Suwartini menyampaikan realisasi proyek itu sampai akhir Februari 2006 hanya 24 persen dari 198.000 kardus untuk 3.303 keluarga penderita gizi buruk. Diungkapkan, jatah bantuan susu Kabupaten Serang 54.800 kardus, ternyata yang diterima Dinas Kesehatan Serang pada 18 Maret 2006 hanya 18.864 kardus. Sisanya, 35.936 kardus tidak diketahui keberadaannya. Jatah Kota Tangerang 25.800 kardus, hanya diterima 14.640 kardus. Kabupaten Tangerang 28.800 kardus, diterima 26.016 kardus. Sedangkan jatah yang belum diterima sama sekali adalah Kabupaten Lebak sebanyak 49.200 kardus, Pandeglang 35.400 kardus dan Kota Cilegon 6.180 kardus. Bisa dibayangkan anggaran untuk menyelamatkan nyawa anak-anak saja masih diakali untuk dikorupsi.

Untuk tahun 2007 saja dari audit BPK 26 Juni 2008,ada indikasi dugaan penyimpangan APBD Banten berdasarkan LHP BPK tersebut antara lain, total nilai penyimpangan pelaksanaan APBD Banten tahun 2007 sebanyak 32 temuan, sebesar Rp166.69 miliar yang terdiri dari kerugian daerah Rp1,28 miliar, kekurangan penerimaan sebesarRp190,2 juta dan temuan administrasi Rp165,22 miliar. Indikasi adanya temuan LHP BPK tersebut, sebagai akibat dari ulah aparat yang korup, adanya permainan kolusi antara pihak rekanan pelaksana proyek, oknum pejabat dan oknum anggota dewan. Saya bertanya masihkan mereka memiliki hati nurani. Jika penomena ini terus berlangsung jangan kita mengharap Banten akan menuju kemakmuran seperti yang dicontohkan kepemimpinan tempo dulu jaman kesultanan. Atau malah kita akan terus merayakan suburnya korupsi dan miskinnya rakyat, setiap kali Propinsi Banten berulang tahun.

Diagnosa saya menyimpulkan, penyakit Banten saat ini adalah kemaruknya para elite dalam memperkaya diri sendiri dan golongannya. Jenis penyakit ini ternyata obat penawarnya memang sangat sulit ditemukan. Namun ditengah sulitnya mencari obat penawar itu jika berniat kembali kepada fitrah awal mendirikan propinsi Banten, berjalanlah pada rel agama. Sebagai daerah religius, iman dan takwa jangan hanya jadi jargon belaka. Motto Iman Takwa yang menjadi simbol Propinsi ini sebenarnya jadi obat penawar bagi orang-orang tidak baik di Banten. Mari kita intropeksi, berdayakan peran ulama, bentengi kehidupan kita dengan nilai-nilai agama demi kemakmuran didunia dan akhirat.


Selamat hari jadi Propinsi Banten, Jayalah Bantenku, Semoga kemiskinan tak betah berlama-lama bertamu di negeri para ulama